Institusi perbankan menghadapi dinamika risiko ganda: risiko pembiayaan bermasalah (NPL) dan risiko litigasi akibat gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atau pembatalan lelang jaminan dari debitur nakal.
Dalam proses eksekusi jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) dan Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999), perbankan harus memastikan validitas titel eksekutorial, kesesuaian nilai limit lelang dengan appraisal independen, serta notifikasi resmi kepada debitur demi mencegah pembatalan risalah lelang di pengadilan.
Selain itu, penanganan kasus fraud perbankan yang melibatkan oknum internal menuntut langkah investigasi legal audit cepat guna membatasi kerugian korporasi dan mengamankan aset bank sesuai regulasi kepatuhan tata kelola perbankan OJK.